kongres tahunan ffi
Sumber: FFI

Dimakzulkan PSSI, Michael Sianipar Ajukan Keberatan ke Komite Etik

Taufik Hidayat - November 16, 2026
Dibaca Normal dengan Waktu Menit

Vivagoal – Liga Indonesia – Michael Sianipar tak tinggal diam usai statusnya sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) dimakzulkan PSSI. Ia mengajukan keberatan resmi ke Komite Etik yang ditembuskan ke AFC dan FIFA.

PSSI memakzulkan Michael Sianipar dari kursi ketua umum FFI lewat SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tanggal 12 November 2026. Posisi yang bersangkutan untuk sementara digantikan oleh Vivin Cahyani yang bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

PSSI berdalih pemakzulan Michael Sianipar merupakan tuntutan klub-klub futsal profesional bersama dengan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP). Mereka menuntut diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB).

Namun Michael Victor Sianipar menegaskan kepengurusannya tetap sah bekerja berdasarkan mandat KLB 3 Oktober 2024 (Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025) dan SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tanggal 29 September 2026. Langkah yang diambil PSSI justru melanggar statuta sehingga surat SK tersebut tidak sah atau ilegal.


Baca Juga:


“Kami membawa persoalan ini ke Komite Etik PSSI dengan harapan dapat dipelajari secara objektif dan adil, sekaligus memberikan ruang resmi bagi kami untuk menjelaskan duduk perkara serta dasar legalitas yang kami miliki,” kata Michael Sianipar.

“Legalitas sah hasil kongres tidak sepatutnya diganggu melalui mekanisme yang berada di luar aturan bersama. Mari kita kawal bersama agar organisasi futsal Indonesia tetap utuh dan seluruh program berjalan sesuai rencana.”

Mekanisme pemberhentian melalui KLB dalam AD/ART FFI 2026 telah disahkan bulat oleh 90% pemilik suara (54 yang hadir dari 60 anggota yang terdaftar) pada Kongres 12 Mei 2026 atas rekomendasi PSSI (Surat No. 2280/PGD/222/V-2026). AD/ART FFI sah dan berlaku di Kementerian Hukum untuk mengatur internal organisasi FFI sebagai badan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Kongres Tahunan Federasi Futsal Indonesia 2026

Selain itu, SK ilegal PSSI terbit tanpa menyebut pelanggaran, tanpa syarat tiga teguran tertulis Badan Yudisial (Pasal 36 ayat 4 ART FFI), dan mengabaikan hak membela diri (Pasal 16 ayat 6 & Pasal 26 ayat 10 Statuta PSSI 2025).

“SK ilegal PSSI memiliki banyak cacat formil seperti yang kami utarakan di Surat Keberatan yang sudah FFI kirimkan ke Pimpinan PSSI. Karena kecatatan tersebut, SK ilegal PSSI selayaknya batal demi hukum,” tambahnya.

“Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas. Dalam hal adanya pergantian Ketua Umum FFI, mekanisme itu jelas diatur di AD/ART FFI yang sah di Kementerian Hukum.”

Selalu update berita terbaru seputar Liga Indonesia hanya di Vivagoal.com